CIBINONG - Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mengadakan rapat tertutup terkait pembangunan mega proyek Cibinong City Mall (CCM) dan bangunan kompleks pusat perkantoran lain yang berbasis bisnis yang dikembangkan oleh  PT Puri Wahid Pratama, yang masih belum mengurus perizinan.

Dalam rapat tertutup itu membahas sejumlah temuan CCM dan dalam sepekan kedepan akan memanggil pihak pengembang PT Puri Wahid Pratama untuk dimintai keterangan, sanksi tegas pun sudah diancang-ancang. Pasalnya, terkuak dugaan Mall yang berdiri megah itu tidak memiliki Site Plant dan dapat dikatakan "Bodong".

"Bangunan mall itu tidak ber siteplant dan otomatis IMB (Izin Mendirikan Bngunan-Red) yang sudah ada batal demi hukum, dan bisa dikatakan gedung itu tidak punya IMB," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, Tb Luthfi Syam, Rabu (4/6).

Dirinya menambahkan, Kabupaten Bogor memang membutuhkan Investor sebanyak-banyaknya demi kemakmuran masyarakat, namun kalau investasi itu malah justru hanya mengorbankan dan merugikan masyarakat, lalu buat apa ada investasi yang malah membebani pemerintah daerah dengan segudang permasalahannya yang juga berdampak pada masyarakat itu sendiri.

"Kalau mereka (pengembang CCM-Red) tetap membandel dan tidak mau memperbaiki kondisi seperti sekarang, bisa kita tutup kegiatannya dan itu ada aturannya dalam Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang ketentraman dan ketertiban umum, kita bisa hentikan sampai dengan memiliki perizinan," imbuhnya.

Luthfi menegaskan, satuan yang dipimpinnya bukan berniat untuk menutup mall tetapi pengembang agar kooperatif untuk mengurus segala perizinan sesuai dengan aturan yang ada. "Pemda Kabupaten Bogor jangan menjadikan standar ganda, jangan hanya pedagang kaki lima saja yang seolah-olah diinjak sementara pengusaha-pengusaha besar dibiarkan begitusaja yang melakukan kesalahan dengan sengaja didepan mata," tegas Luthfi.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Lita Ismu Yulianti menegaskan, dalam rapat itu diputuskan akan memanggil pihak pengembang CCM.
"Dalam satu minggu kedepan kita akan undang pengembang CCM yakni PT Puri Wahid Pratama melalui undangan PPNS Satpol PP tetapi kami yang mengundang. Sebelum mengundang, dinas terkait melengkapi dulu data-data dan terlebih dahulu memastikan sudah menyampaikan teguran," kata Lita.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing dinas deperti BPT, Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, DPKBD yang kaitannya dengan aset,  DLLAJ serta Dinas Bina Marga dan Pengairan.

"Seperti halnya Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, mereka sudah melayangkan teguran kaitannya dengan temuan Satpol PP, kita harapkan pengembang CCM taat aturan dan dinas terkait bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kalau Ekbang sifatnya hanya mengkoordinir," ungkapnya.

Ketika disinggung terkait siapa dibalik mafia perizinan sehingga terjadi sejumlah pelanggaran pada mall terbesar di Cibinong itu, Lita menegaskan pada waktunya nanti akan ketahuan siapa yang "bermain" dengan regulasi yang ada. (hr/yd)

BOGOR - Dampak peredaran Narkoba terhadap remaja merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi penerus bangsa, terlebih lagi bila pengedarnya dalah kalangan remaja.

BOGOR - Sudah lebih dari sepekan Bupati Bogor, Rachmat Yasin (RY) berada di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga saat ini pihak pemerintah Kabupaten Bogor mengaku belum sempat menemui RY.

Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan untuk bertemu dengan RY di Rutan KPK. Ia telah melayangkan surat permohonan izin kepada KPK pada tanggal 12 Mei kemarin untuk bisa bertemu dengan RY.

"Saya sudah mengajukan (izin), tapi belum keluar izinnya dari KPK. Nanti kalau sudah ada saya akan diberi tahu," jelasnya saat ditemui wartawan, Jumat (16/5/2014).

Lanjutnya, ada beberapa kebijakan yang memang memerlukan tanda tangan RY yang saat ini belum ditandatangani. Ia ingin memastikan bagaimana kondisi RY saat ini selain untuk bersilaturahmi.

"Saya dengan rekan-rekan Pemkab Bogor menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah dan kami serahkan proses hukum ini ke KPK," tambahnya.

Nurhayanti masih memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Bogor sejak RY ditetapkan sebagai tersangka. Para anggota dewan dari fraksi yang mengusung RY dan dirnya masih terus mendukung untuk melanjutkan roda pemerintahan di Kabupaten Bogor. (zak/yad)

JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bathoegana, menyebar pesan lewat broadcast Blackberry Messenger begitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka penerima suap pembahasan anggaran APBN Perubahan 2013 di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Sutan menyebar broadcast tersebut, pukul 15.06 WIB atau 1,5 jam setelah status tersangkanya diumumkan.

Berikut isi pesan broadcast Sutan:

"RENUNGAN HARI INI: ''Sesungguhnya DIA yang mengujimu dengan SEDIKIT MASALAH, adalah DIA yang selama ini MEMBANJIRIMU dengan lautan NIKMAT. Maka berbaik sangkalah kepada-NYA... JIKA beban yg engkau rasakan saat ini begitu MEMBERATKAN pundakmu maka BERBAHAGIALAH, karena DIA telah percaya pundakmu akan KUAT MEMIKULnya. JIKA harapanmu TAK TERWUJUD, maka BERBAHAGIALAH, karena DIA telah percaya kita akan TEGAR MENERIMAnya." FABI AYYI 'ALAA IRABBIKUMA TUKAJJIBAAAN..........Maka nikmat TUHANmu yang manakah yang kamu dustakan...?? @Sebanyak 31 kali ALLAH mengulang kata-kata ini didalam Qur'an, (Surah Ar Rahman)"

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Johan Budi, menyatakan Sutan Bathoegana ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pengembangan kasus dugaan suap terhadap mantan Kepala atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, Rudi Rubiandini.

"Terjadi tindak pidana korupsi terkait dengan pembahasan APBNP tahun 2013 di Kementerian ESDM dengan tersangka SB selaku ketua Kom VII DPR 2009-2014," kata Johan Budi, di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2014).

Sutan diduga diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

"Jadi seperti yang saya sampaikan kasus ini pengembangan Kepala SKK Migas yang sudah selesai di persidangan dilakukan penyelidikan lebh lanjut. Penyidik telah menemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup disimpulkan terjadi dugaan tipikor yang diduga dilakukan Pak SB," ujar Johan menambahkan.(okz/yad)

CIBINONG - Menyoal pada penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bogor) Bogor akan terus kooperatif. Hari ini misalnya, menurut Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Erwin Suriana, kami senantiasa mendampingi KPK dalam proses penggeledahan di Kantor Bupati, Pendopo Bupati dan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Jumat (9/5).

“Hari ini KPK lakukan pemeriksaan di beberapa lokasi  selama kurang lebih sebelas jam, selama itu kami terus mencoba kooperatif dengan mendampingi KPK untuk mencari berkas-berkas yang diperlukan. Namun terkait soal substansi materi, kita tidak ingin mengiterfensi dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Selanjutanya kami Pemkab Bogor akan terus bersikap koopertaif jika dibutuhkan keterangan-keterangan lebih lanjut”, jelas Erwin.

Memang betul, lanjut Erwin, hari ini ada beberapa berkas berupa dokumen yang dibawa petugas KPK. Bukan hanya dari kantor Bupati saja berkas dibawa tapi juga dari Kantor Dinas Tata Ruang banyak yang dibawa. Tetapi kami tidak bisa mengomentari terlalu jauh mengenai berkas-berkas tersebut, semuanya kita serahkan kepada KPK selaku pihak yang berwenang.

“Sepanjang dibutuhkan, Pemkab Bogor siap bekerja sama dan kooperatif terkait penanganan kasus ini. Mengenai bantuan hukum,  yang jelas keluarga, kemudian dari pihak partai mungkin mempersiapkan. Kalau kami sifatnya hanya pendampingan saja, itu pun jika dibutuhkan”, terang Erwin. (yad)